Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.
Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah :
“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.
Menurut Salim HS (2005 : 21) Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accesoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :
- Jaminan tambahan;
- Diserahkan oleh debitur kepada bank;
- Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.
Di dalam Seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d. 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.
Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda (Mariam Darus Badrulzaman, 1987 : 227-265). Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan dalam Salim HS (2005 : 22), bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.” Kedua definisi jaminan yang dipaparkan tersebut adalah:
- Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
- Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil); dan
- Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.
Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.” Alasan digunakan istilah jaminan karena :
- Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya ;
- Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundangundangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia (Salim HS, 2005 : 22-23).
Sedangkan pengertian dalam Black’s Law Dictionary (Bryan A. Garner, 2004:1314) menyebutkan arti jaminan (security) adalah :
“The term is usualy applied to an obligation, pledge, mortgage, deposit, lien, etc. Given by a debtor in order to make sure the payment or performance of his debt, by furnishing the creeditor with a resource to be used in case of failure in the principal obligation. The name is also sometimes given to one who becomes surety or guarantor for another”.
(“Istilah ini biasanya diterapkan pada pernyataan utang, gadai, hipotek, deposito, hak menguasai benda, dll. Diberikan oleh debitur untuk memastikan pembayaran atau jaminan pelaksanaan utangnya, dengan memberikan kreditur suatu jaminan yang akan digunakan jika terjadi kegagalan dalam kewajiban pokok.
Biasa nya perseorangan juga bisa diberikan kepada orang yang menjadi penanggung atau penjamin untuk yang lain”).
Post a Comment